Download PDFJangan Jadikan Cabang sebagai Tumbal Ambisi Calon Ketua Umum
Kongres XXI Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) menjadi momentum penting bagi arah perjalanan organisasi ke depan. Menjelang perhelatan tertinggi organisasi ini, bermunculan sejumlah nama yang digadang-gadang menjadi calon Ketua Umum. Mereka datang dari berbagai penjuru Nusantara, mulai dari ujung barat Indonesia hingga wilayah timur. Fenomena ini tentu menjadi gambaran bahwa kaderisasi dan dinamika kepemimpinan IPNU masih memiliki denyut yang kuat di berbagai daerah.
Namun, dalam setiap kontestasi, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan: keberanian untuk maju harus berjalan beriringan dengan kesiapan untuk bertarung.
Menjadi calon Ketua Umum bukan sekadar perkara popularitas, banyaknya dukungan, atau kemampuan membangun komunikasi politik dengan berbagai cabang. Ada persyaratan administratif dan kaderisasi yang harus dipenuhi. Mulai dari batasan usia, rekam jejak pengabdian, hingga penuntasan jenjang kaderisasi yang menjadi bagian penting dalam perjalanan seorang kader IPNU.
Sebab, organisasi sebesar IPNU tidak boleh dipimpin hanya oleh mereka yang memiliki ambisi menduduki jabatan, tetapi juga harus memiliki kapasitas, integritas, dan kesiapan untuk memikul tanggung jawab organisasi.
Di tengah dinamika menjelang Kongres XXI, ada satu ungkapan yang sering kali terdengar dalam percakapan kontestasi: “melipat atau gabung barisan.” Sebuah bahasa politik yang mungkin dianggap biasa dalam dinamika perebutan kepemimpinan. Namun, di balik kalimat sederhana tersebut, tersimpan persoalan yang tidak sederhana.
Seseorang yang sejak awal menyatakan kesiapan untuk maju, membangun komunikasi dengan cabang-cabang, meminta dukungan, bahkan mengajak kader dari berbagai daerah untuk berangkat ke arena kongres, semestinya sudah memahami konsekuensi dari pilihannya.
Jangan sampai keberanian yang ditunjukkan sebelum kongres justru berubah menjadi keraguan ketika pertarungan sesungguhnya dimulai.
Jika sejak awal memang tidak memiliki kesiapan untuk bertarung sampai akhir, lebih baik tidak sama sekali. Jangan membangun harapan, mengumpulkan dukungan, dan menggerakkan cabang-cabang hanya untuk kemudian mundur ketika situasi politik tidak sesuai dengan keinginan.
Lebih menyedihkan lagi apabila mundurnya seorang calon bukan semata-mata karena pertimbangan kepentingan organisasi, melainkan karena tergiur mendapatkan posisi strategis lain yang bukan Ketua Umum. Dalam situasi seperti ini, muncul pertanyaan mendasar: apakah sejak awal memang benar-benar ingin memimpin IPNU, atau sekadar sedang mencari posisi dalam struktur kepengurusan?
Persoalannya bukan terletak pada boleh atau tidaknya seseorang berkompromi. Dalam organisasi, kompromi merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Namun, kompromi juga harus memiliki batas, terutama ketika keputusan tersebut berpotensi mengorbankan kepercayaan kader yang sudah terlanjur dibangun.
Bayangkan cabang-cabang yang telah mempersiapkan keberangkatan dari daerah masing-masing. Mereka mengeluarkan tenaga, waktu, pikiran, bahkan biaya untuk hadir di arena kongres. Mereka datang membawa harapan, mandat, dan keyakinan terhadap calon yang didukungnya. Tetapi, ketika sampai di lokasi kongres, suara mereka justru menjadi bagian dari transaksi politik yang tidak pernah mereka kehendaki.
Jangan sampai cabang hanya dijadikan alat untuk memperkuat posisi tawar seorang calon. Ketika dukungan sudah terkumpul, kemudian ditinggalkan demi kesepakatan politik yang menguntungkan kepentingan pribadi. Jika demikian, siapa yang sebenarnya sedang diperjuangkan? Masa depan organisasi atau masa depan jabatan seseorang?
Kita perlu memahami bahwa dukungan cabang bukan barang dagangan. Ada kepercayaan kader di dalamnya. Ada proses komunikasi, konsolidasi, dan keputusan organisasi yang tidak bisa dipermainkan sesuka hati.
Kongres bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Lebih dari itu, kongres adalah ruang pertanggungjawaban moral bagi setiap kader yang berani menawarkan dirinya sebagai pemimpin. Kalah dalam pertarungan adalah hal yang wajar. Namun, meninggalkan orang-orang yang telah percaya dan berjuang bersama adalah persoalan yang berbeda.
Maka, kepada siapa pun yang hari ini menyatakan diri sebagai calon Ketua Umum IPNU, pastikan terlebih dahulu bahwa seluruh persyaratan telah terpenuhi dan kesiapan bertarung sudah benar-benar matang. Jangan hanya berani mendeklarasikan diri, tetapi juga harus berani mempertanggungjawabkan setiap dukungan yang telah diberikan.
Jika memang maju, bertarunglah dengan gagasan, kapasitas, dan keberanian. Jangan mundur hanya karena ada tawaran posisi lain yang dianggap lebih menguntungkan. Sebab, kepemimpinan tidak seharusnya ditentukan oleh seberapa strategis jabatan yang bisa diperoleh, melainkan seberapa besar kesediaan seseorang memperjuangkan amanah yang telah dipercayakan kepadanya.
Tarung atau tidak sama sekali.
Sebab, IPNU tidak membutuhkan calon pemimpin yang hanya berani ketika jalan menuju kemenangan terlihat terbuka. IPNU membutuhkan pemimpin yang memiliki keberanian mengambil risiko, konsisten terhadap komitmen, dan tidak menjadikan kader di tingkat cabang sebagai tumbal dari ambisi politiknya.
Pada akhirnya, sejarah Kongres XXI tidak hanya akan mencatat siapa yang terpilih menjadi Ketua Umum. Sejarah juga akan mengingat siapa yang berani bertarung dengan sungguh-sungguh, siapa yang menjaga komitmen, dan siapa yang justru meninggalkan barisan ketika kepentingan pribadinya menemukan jalan lain.
Jangan ajak kader berangkat untuk sebuah perjuangan, jika pada akhirnya mereka hanya akan menjadi korban dari keputusan politik yang tidak pernah mereka sepakati.
